Minggu, 15 Desember 2019

Penmas Bagian Dari Gerakan Sosial

Beberapa bulan kebelakang kita khusunya sebagai mahasiswa dan sebagai masyarakat umumnya selalu berkutat di ruang-ruang politik yang tiada ujungnya, dan parahnya kita tidak tahu jelas apa duduk perkaranya. Yang paling sering muncul adalah pertikaian elit-elit politik yang tiada habisnya. Hal ini didukung dengan media yang lagi-lagi selalu mempertontonkan keberpihakan pada salah satu elit politik yang bertikai, dan sayangnya kita ikut hanyut dalam suasana ini. Kita tidak sadar bahwa ada permasalah yang lebih besar daripada pertikaian elit-elit politik, yakni Sumberdaya Manusia. Suatu negara bisa di sebut maju ketika SDMnya baik/bagus/kompeten, apakah hal ini terfikirkan oleh elit-elit politik? Saya tidak menjamin hal ini. Kalau mereka tidak memikirkan hal ini, mari kita saja yang memikirkannya. Setelah saya berproses di jurusan Penmas, saya baru menyadari bahawa Penmas adalah salah satu jawaban untuk menciptakan SDM yang baik/bagus/kompeten. Hal ini dibuktikan dengan berbagai macam edukasi berbentuk informal yang sering dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa atau pelajar seperti kelompok literasi serta berkumpul (berserikat) dan banyak hal lagi, disadari atau tidak itu adalah bagian dari Pendidikan Masyarakat. Dalam kelompok literasi misalnya, disana kita bisa memberikan ilmu pada kawan-kawan kita yang tidak memiliki kesempatan mengeyam pendidikan tinggi/sekolah. Diharapkan setelah banyak membaca dan berdiskusi, mereka memiliki wawasan yang luas serta bisa berinovasi untuk membantu dirinya sendiri keluar dari permasalahan serta diharapkan bisa membantu sesamanya dengan bermodalkan ilmu yang didapat dari buku yang dibacanya. Gerakan sosial semacam ini yang harus di munculkan diberbagai daerah untuk membentuk SDM yang baik/bagus/kompeten, maka dari itu kita sebagai mahasiswa Pendidikan Masyarakat harus bisa membaca keadaan sosial serta berfikir untuk menciptakan keadaan yang lebih baik.

Minggu, 10 November 2019

Selayang Pandang tentang Philip H. Coombs

Philip H. Coombs lahir pada tahun 1915 di Holyoke, MA, ia meninggal pada 15 Peb 2006 di Chester, CT. Studi sarjana berada di Amherst College dan lulusan pasca kerja adalah di University of Chicago. Dia mengajar ekonomi di Williams College dan merupakan direktur program untuk pendidikan di Yayasan Ford.
Dia yang ditunjuk oleh Presiden John F. Kennedy menjadi Asisten Menteri pertama Negara untuk Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Februari, 1961. Dia adalah seorang advokat untuk merombak sistem pendidikan, mengatakan bahwa setiap distrik sekolah harus menempatkan 2% dari uang ke dalam penelitian pendidikan dan menyewa Presiden "Wakil bertugas bid'ah [1] Selama bertugas di pos ini., Ia pergi untuk hidup di Paris, menyelenggarakan UNESCO Institut Internasional untuk Perencanaan Pendidikan. Kelompok UNESCO-diciptakan menyarankan negara pada perbaikan sistem pendidikan mereka. Menjadi puas dengan laju perubahan, ia mengundurkan diri dari Departemen Luar Negeri pada tahun 1962 dan 1963-1968 diadakan posting dari Direktur IIEP tersebut. Ia menjabat sebagai wakil ketua dan ketua Dewan Internasional Pembangunan Ekonomi sampai 1992, ketika ia pensiun.
Selama karirnya ia menulis beberapa buku tentang kebijakan luar negeri dan pendidikan. Ia menikah dengan Brooks Helena selama 65 tahun dan memiliki dua anak, Peter B. Coombs dan H. Helena Weeks.
Diterbitkan karya

Masalah mobilisasi ekonomi (Universitas Industri Angkatan Bersenjata, Washington, DC saja mobilisasi Ekonomi), oleh Philip H Coombs, 1947
Pendidikan dan Bantuan Luar Negeri: Cara Meningkatkan Amerika Serikat Bantuan Asing Pendidikan (dari Lectures Burton) oleh Philip H. Coombs, 1965
Krisis-a Pendidikan Dunia Sistem Analisis, Oxford University Press, 1968
Mengelola Biaya Pendidikan, oleh Philip H. Coombs dan Jacques Hallak. 1.972
Menyerang Kemiskinan Pedesaan: Bagaimana Pendidikan Nonformal Dapat Bantuan, Sebuah laporan penelitian untuk Bank Dunia. Diedit oleh Barbara Baird Israel, oleh Philip H. Coombs dengan Manzoor Ahmed, 1974
Pendidikan untuk Pembangunan Pedesaan (Praeger kajian khusus di bidang ekonomi internasional dan pembangunan) oleh Manzoor Ahmed dan Philip H. Coombs, 1975
Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin Pedesaan: Pendekatan Terpadu Berbasis Masyarakat (kajian kebijakan Pergamon pada pembangunan internasional), oleh Philip H. Coombs, 1980
Krisis Dunia dalam Pendidikan: The View dari Eighties, oleh Philip H. Coombs, 1985
Pendidikan dan Bantuan Luar Negeri: Cara Meningkatkan Amerika Serikat Bantuan Asing Pendidikan (Burton Kuliah) oleh Philip H. Coombs, 1988
Keempat Dimensi Kebijakan Luar Negeri, Philip H Coombs oleh, 1990.
Source:
http://sttress.blogspot.com/2013/03/philip-h-coombs.html

Prosedur Pelaksanaan Evaluasi

Fase persiapan

Pada fase persiapan ini terdiri dari kegiatan penyusunan kisi-kisi evaluasi. Dalam kegiatan penyusunan kisi-kisi evaluasi ini langkah-langkah yang dilalui adalah :
Langkah pertama- penetapan aspek-aspek yang di evaluasi. Aspek-aspek yang dievalusi meliputi:
1. Penentuan dan perumusan masalah yang hendak dipecahkan atau tujuan yang akan dicapai;
2. Program kegiatan bimbingan
3. Personel atau ketenagaan
4. Fasilitas teknis dan fisik
5. Pengelolaan dan administrasi bimbingan
6. Pembiayaan
7. Partisipasi personel
8. Proses kegiatan
9. Akibat sampingan.
  
Langkah kedua- Penetapan kriteria keberhasilan evaluasi
Misalnya, bila aspek proses kegiatan yang akan dievaluasi maka kriteria keberhasilan yang dapat di evalusi di tinjau dari: 1. lingkungan bimbingan 2. sarana yang ada 3. situasi daerah.

Langkah ketiga- Penetapan alat-alat/instrumen evaluasi.

Misalnya, bila aspek proses kegiatan yang hendak di evaluasi dengan criteria pada bagian b di atas maka instrument yang harus digunakan ialah:
 1. ceklis
2. observasi kegiatan
3. tes situasi
4. wawancara dan
5. angket.

Langkah keempat- Penetapan prosedur evaluasi
   
Langkah kelima- Penetapan tim penilai atau evaluator.

2. Fase persiapan alat atau instrument evaluasi
Memilih alat evaluasi yang ada atau menyusun dan mengembangkan alat-alat yang diperlukan, Penggandaan alat-alat evaluasi yang digunakan;

Fase pelaksanaan kegiatan evaluasi
Fase menganalisis hasil evaluasi
Fase penafsiran atau interpretasi dan pelaporan hasil evaluasi

Metode/Pendekatan evaluasi pelaksanaan program Bimbingan
Metode observasi
Metode Eskperimental
Metode studi kasus.

Source:
https://ppraudlatulmubtadiin.wordpress.com/2016/11/08/prosedur-pelaksanaan-evaluasi/

Jumat, 01 November 2019

Prospek Kerja Lulusan PLS/PNF/Penmas

Dalam hal ini warga yang belajar di sini adalah seorang yang bertugas sebagai objek yang di jadikan sebagai pembelajaran di luar sekolah ini. Daam hal ini hal yang akan di lakukan oleh seorang yang memang belajar di bidang ini adalah sebagai salah satunya misalnya adalah kurusus, try out, dan masih banyak yang lainnya yang dapat di jadikan sebagai suatu metode pembelajaran yang paling efektif untuk pembelajaran.
Dalam hal ini seseorang yang telah mengambil jurusan ini tentunya seorang tersebut akan mempelajari berbagai macam pembelajaran untuk jenjang yang lebih mengutamakan kepada masyarakat umum.  Maka dari itu seorang yang telah lulus dari jurusan pendidikan luar sekolah ini di harapkan dapat menjadikan sebuah prospek kerja yang sangat menguntungkan untuk diri kalian sendiri dan untuk orang lain. Sehingga nya dalam hal ini seorang tersebut akan mendapatkan pekerjaan yang sangat menguntungkan untuk dirinya tersebut.
Dalam hal ini untuk prospek kerja yang telah dimiliki oleh seorang yang lulus dari pendidikan luar sekolah, sebenarnya selain sebagai pegawai negeri sipil juga dapat bekerja di bagian yang lainnya. Yang dikiranya menguntungkan untuk dirinya tersebut. Seperti dalam hal yang telah di jelaskan oleh seorang yang telah lulus dari jurusan ilmu pendidikan luar sekolah. Sehingganya dalam hal ini seorang yang memang ahli di bidang ini sangat memungkinkan untuk dapat melanjutkan pekerjaan nya tersebut sebagai seorang yang ahli di bidang ini. Adapun prospek pekrjaan yang dapat di jadikan sebagai peluang pekerjaan untuk jurusan pendidikan luar sekolah ini adalah dapat di lihat dan di amati sebagai berikut:
Prospek Kerja Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Sebagai Dirjen PAUD Dan DIKMAS Kemendikbud.
Prospek Kerja Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Sebagai Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Depdiknas
Prospek Kerja Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Sebagai Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan In Formal (PP-PAUDNI)
Prospek Kerja Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Sebagai Pamong Belajar Atau Birokrasi Di Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal Dan In Formal (P2-Pnfi).
  Prospek Kerja Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Sebagai Pamong Belajar Dan Birokrasi Di Pusat Sanggar Terbesar Di Sanggar Kegiatan Belajar.
Prospek Kerja Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Sebagai Tenaga Lapangan Dikmas (Tld) Di Berbagai Wilayah Yang Ada Di Indonesia.
Prospek Kerja Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Sebagai Fasilitator, Pengelola Dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Pud) Yang Terbesar Di Pelosok Wilayah Indonesia.
Prospek Kerja Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Sebagai Fasilitator Desa Intensif
Prospek Kerja Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Sebagai Instruktur Teknis Pnfi
Prospek Kerja Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Sebagai Tenaga Lapangan Pendidikan Masyarakat (Dikmas)
Prospek Kerja Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Sebagai Pengelola Dan Penyelenggara Pnfi
Prospek Kerja Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Sebagai Administrasi Pnfi
Prospek Kerja Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Sebagai Laboran Pnfi
Prospek Kerja Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Sebagai Badan Pemberdaya Masyarakat (BAPERMAS)
Prospek kerja jurusan pendidikan luar sekolah sebagai  lembaga-lembaga ekonomi dan pemberdayaan masyarakat
Prospek kerja jurusan pendidikan luar sekolah sebagai penilik pendidikan masyarakat baik di tingkat kacamatan maupun di kabupaten taupun kota.
Source:

Serba Serbi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menurut Rappaport (1985) adalah sekumpulan praktek dan kegiatan  yang diungkapkan dalam bentuk simbol simbol. Simbol simbol tersebut kemudian mengomunikasikan kekuatan yang tangguh untuk untuk mengubah hal hal yang terkandung dalam diri kita (inner space), orang orang lain yang dianggap penting serta masyarakat kita.

Elaborasi dari pemikiran tersebut, secara keseluruhan, akan dapat memperkaya dan menjiwai pemahaman global mengenai pemberdayaan. Pun, akan membawa dampak yang sangat luas, baik terhadap kecenderungan primer maupun sekunder dari makna pemberdayaan yang ada.

Adapun Proses Pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut; (1) Proses, yakni suatu pemberdayaan yang menekankan pada proses struktural kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya satu sama lainnya. Keberdayaan ini dibentuk dengan kerjasama dan saling mendorong antar kehidupan masyarakat; (2) Sekunder, yakni suatu kosep pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada proses menstimulasi dalam mendorong masyarakat untuk meningkatkan kemampuan atau keberdayaan melalui dialog yang interkatif, antara pihak satu dengan lainnya yang sesaui dengan kepentingan masyarakat; (3) Keberdayaan Mayarakat yakni konsep pemberdayaan yang dilakukan dengan mengali potensi serta kreatifitas masyarakat dalam meningkatkan kemandiariannya. Langkah ini dilakukan setelah serangkaian dialog serta prosesi sosialisasi dilakukan.

Suatu program dilakukan pasti mempunya tujuan, adapaun tujuan dilakasanakannya program pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2014:202), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Perbaikan kelembagaan (better institution). Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. 
2. Perbaikan usaha (better business). Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibisnislitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
3. Perbaikan pendapatan (better income). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
4. Perbaikan lingkungan (better environment). Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas. 
Perbaikan kehidupan (better living). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat. 
6. Perbaikan masyarakat (better community). Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan (Najiati dkk, 2005:54). Adapun penjelasan terhadap prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Kesetaraan 
Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

b. Partisipasi 
Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

c. Keswadayaan atau kemandirian 
Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (the have not), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (the have little). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.

d. Berkelanjutan 
Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

Dalam pemberdayaan masyarakat Terdapat tiga strategi utama pemberdayaan masyarakat dalam praktik perubahan sosial, yaitu tradisional, direct action (aksi langsung), dan transformasi yang dijelaskan sebagai berikut (Hikmat, 2006):

1. Strategi tradisional. Strategi ini menyarankan agar masyarakat mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak. 
2. Strategi direct-action. Strategi ini membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan. 
3. Strategi transformatif. Strategi ini menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengindentifikasian kepentingan diri sendiri.

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan, yaitu sebagai berikut (Soekanto, 1987:63):
1. Tahap Persiapan. Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community woker, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif. 
2. Tahapan pengkajian (assessment). Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (feel needs) dan juga sumber daya yang dimiliki klien. 
3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (exchange agent) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan. 
4. Tahap pemfomalisasi rencanaaksi. Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana. 
5.Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan. 
6. Tahap evaluasi. Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mendirikan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. 
7. Tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.

Serangkaian contoh yang dapat dikemukakan dalam pemberdayaan masyarakat ini antara lain sebagai berikut;
a. Contoh Pemberdayaan Masyarakat dalam Komunitas
Memberikan ketrampilan dalam membuat kasur lantai kepada para ibu-ibu pengajian. Langkah ini dilakukan untuk menigkatkan kemampuan ekonomi ibu-obu serta mendorongnya agar lebih keratifitas dalam melihat peluang kerja yang dihasilakan. Apalagi kebutuhan akan kasur lantai menjadi salah satu kebutuhan skunder dalam kehidupan setiap keluarga.

b. Contoh Pemberdayaan Masyarakat Desa
Contoh lainnya, mengenai kasus atas ide pemberdayaan masyarakat desa bisa dilakukan dengan memberikan wawasan pengenai internet marketer. Tujuan pemberdayaan ini dilakukan dalam upaya mendistribusikan hasi pertanian masyarakat kepada khalayak umum. Hal ini cederung penting menginat pada saat ini globalisasi dan ekonomi tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat.
Source:
https://www.kajianpustaka.com/2017/11/tujuan-prinsip-dan-tahapan-pemberdayaan-masyarakat.html
- http://dosensosiologi.com/pemberdayaan-masyarakat-pengertian-konsep-jenis-dan-tujuannya-lengkap/

Standar Proses Pendidikan


Standar Proses Pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan – satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6). Dari pengertian ini, ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi. Pertama, standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan, yang berarti standar proses pendidikan dimaksud berlaku untuk setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu dimanapun lembaga pendidikan itu berada secara nasional. Dengan demikian, seluruh sekolah seharusnya melaksanakan proses pembelajaran seperti yang dirumuskan dalam standar proses pendidikan ini. Kedua, standar proses pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, yang berarti dalam standar proses pendidikan berisi tentang bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, standar proses pendidikan dimaksud dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam pengelolaan pembelajaran. Ketiga, standar proses pendidikan diarahkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dengan demikian, standar kompetensi lulusan merupakan sumber atau rujukan utama dalam menentukakan standar proses pendidikan. Karena itu, sebenarnya standar proses pendidikan bisa dirumuskan dan diterapkan manakala telah tersusun standar kompetensi lulusan.
Lemahnya proses pembelajaran yang dikembangkan guru dewasa ini seperti yang telah dijelaskan diatas, merupakan salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita. Proses pembelajaran yang terjadi didalam kelas dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan selera guru. Padahal pada kenyataannya kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran tidak merata sesuai dengan latar belakang pendidikan guru serta motivasi dan kecintaan mereka terhadap profesinya. Ada guru yang dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran dilakukan dengan sungguh – sungguh melalui perencanaan yang matang, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada dan memerhatikan taraf perkembangan intelektual dan perkembangan psikologi belajar anak. Guru yang demikian akan dapat menghasilkan kualitas lulusan yang lebih tinggi dibandingkaan dengan guru yang dalam pengelolaan pembelajarannya dilakukan seadanya tanpa mempertimbangkan berbagai faktor yang bisa memengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Dalam rangka inilah standar proses pendidikan dikembangkan. Melalui standar proses pendidikan setiap guru dapat mengembangkan proses pembelajaran sesuai dengan rambu – rambu yang ditentukan.

Source:
Sanjaya,Wina. 2006. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.

Rabu, 30 Oktober 2019

Teknologi Dalam Pembelajaran Sebuah Anugrah atau Petaka?



Era revolusi industri saat ini sudah mencapai tahap 4.0 dengan menghasilkan pabrik cerdas yang mempermudah kegiatan manusia di zaman sekarang, hampir semua bidang merasakan efek revolusi industri 4.0 ini. Begitu pula dengan bidang pendidikan, dari awal pendidikan ada di Indonesia pada awal abad ke-16 dengan datangnya bangsa Portugis. Teknologi dunia pendidikan beragam macamnya dan hal ini sangat membantu proses belajar mengajar, tetapi disadari atau tidak teknologi dalam pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan, baik yang berpengaruh pada pendidikan dan juga bisa berpengaruh pada peserta didik.
Salah satu kelebihan teknologi dalam pembelajaran adalah mempermudah pekerjaan pendidik dalam hal administrasi dan dalam menyampikan materi pada peserta didik saat proses pembelajaran dengan menggunakan bantuan media, sehingga maksud yang hendak disampaikan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Adapun kekurangannya adalah seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk mengoprasikan media dalam teknologi itu butuh unsur pendukung yang harus ada. Apakah semua sekolah di Indonesia sudah siap? Baik itu yang formal ataupun non formal? Dan di era revolusi industri 4.0 ini pun menjadi tantangan yang berat bagi pendidik di Indonesia karena sumber pengetahuan saat ini dikuasai teknologi, bukti konkretnya adalah ada istilah “Mbah Google” dan kita lebih sering menemukan jawaban atas pertanyaan itu dari teknologi. Pekerjaan besar dunia pendidikan Indonesia di era revolusi industri 4.0 adalah bagaimana mengejar pemerataan teknologi di Indonesia untuk proses pembelajaran dan bagaimana caranya pendidik menanggulangi kecerdasan mesin? Marimencari jalan keluarnya agar dunia pendidikan indonesia tidak tergerus oleh perkembanga zaman.